PERATURAN LURAH SIRAMAN
NOMOR 3 TAHUN  2025
TENTANG 
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF PAMONG DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
 DI KALURAHAN SIRAMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	

LURAH SIRAMAN
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH SIRAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA LURAH, PAMONG 
KALURAHAN, STAF PAMONG DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
 DI KALURAHAN SIRAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SIRAMAN,
Menimbang : 	a.   	bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Tenaga Harian Lepas perlu diberikan Tunjangan Hari Raya;	
	b.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Lurah;	
	c.	bahwa besaran Tunjangan Hari Raya sesuai dengan Surat Keputuan Bupati Gunungkidul Nomor 314/KPTS/2024 tentang Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan Tahun Anggaran 2025;	
	d. 	bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah Siraman tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Lurah, Pamong Kalurahan,  Staf  Pamong  Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan di Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2025;
	
Mengingat  :      	1.
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);	
	2.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;	
	3.
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indfonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	
	4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	
	5.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);	
	6.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);	
	7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);	
	8.	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;	
	9.	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61  Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);	
	10.	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Anggota Permusyawaratan Desa;	
	11.	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);	
	12.	Peraturan Desa Siraman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Siraman Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Siraman Tahun 2019 Nomor 6);	
	13.	Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Siraman Tahun 2024 Nomor 4);	
	14.	Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Siraman Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA LURAH, PAMONG, STAF PAMONG DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIRAMAN

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :
1.	Kalurahan adalah Kalurahan Siraman yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan  beberapa  padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kapanewon.
2.	Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.	Pemerintah Kalurahan adalah sebutan Pemerintah Kalurahan Siraman yaitu Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4.	Lurah adalah Lurah Siraman yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
5.	Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Siraman yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur Sekretariat, unsur Pelaksana Teknis, dan unsur Pelaksana Kewilayahan.
6.	Staf Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang diangkat  oleh  Lurah untuk membantu Sekretariat atau Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
7.	Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.	Tenaga Harian Lepas adalah Petugas Kebersihan Kantor Lurah yang diangkat oleh Lurah bertugas untuk membersihkan kantor Lurah dan melaksanakan tugas dan fungsinya.
9.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
10.	Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah pendapatan non upah yang dibayarkan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Bamuskal menjelang hari raya.

BAB II 
TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

1.	Penerima THR adalah sebagai berikut :
a.	Lurah;
b.	Pamong Kalurahan;
c.	Staf Pamong Kalurahan;
d.	Bamuskal.
2.	THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan. Pembayara THR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3
1.	Besarnya THR Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan paling banyak sama dengan penghasilan tetap yang diterima pada satu bulan sebelum hari raya.

                   Pasal 4
1.	THR diberikan sebesar penghasilan tetap pada bulan Maret 2025.
2.	Pemberian THR dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
3.	Dalam hal besarnya THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila belum dapat dibayarkan sebesar penghasilan seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan kalurahan.
4.	Dalam hal THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
5.	Dalam hal keuangan kalurahan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3) apabila ada perubahan, maka selisih THR akan dibayarkan pada bulan Desember 2025.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

                  Pasal 5
Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Siraman.

Ditetapkan	di  Siraman
pada tanggal	 Maret 2025
                  LURAH,

                   DAMIYO

Diundangkan	di  Siraman
pada tanggal	 Maret 2025
            CARIK,

     TRI MULATSARI
BERITA KALURAHAN SIRAMAN TAHUN 2025 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN SIRAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF PAMONG DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIRAMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

TUNJANGAN HARI RAYA LURAH DAN PAMONG KALURAHAN
NO	NAMA	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN	PPH	JUMLAH TERIMA	
1.	Damiyo	Lurah	Rp. 3.600.000	-	Rp. 3.670.000	
2.	Tri Mulatsari	Carik	Rp. 2.850.000	-	Rp. 2.920.000	
3.	Nur Fitasari	Kaur Danarta	Rp. 2.545.000	-	Rp. 2.615.000	
4.	Riona Caroline	Kaur Pangripta	Rp. 2.545.000	-	Rp. 2.615.000	
5.	Mita Widiawati	Kaur Tata Laksana	Rp. 2.545.000	-	Rp. 2.615.000	
6.	Sudarmadi	Jagabaya	Rp. 2.545.000	-	Rp. 2.615.000	
7.	Ahmad Nurhuda	Kamituwa	Rp. 2.545.000	-	Rp. 2.615.000	
8.	Harmanto	Ulu-ulu	Rp. 2.545.000	-	Rp. 2.615.000	
9.	Parwanto	Dukuh Siraman I	Rp. 2.385.000	-	Rp. 2.455.000	
10.	Suryantiningsih	Dukuh Siraman II	Rp. 2.385.000	-	Rp. 2.455.000	
11.	Agus Setiawan	Dukuh Siraman III	Rp. 2.385.000	-	Rp. 2.455.000	
12.	Santi Supraptiwi	Dukuh Besari	Rp. 2.385.000	-	Rp. 2.455.000	
13.	Wasiyem	Dukuh Winong	Rp. 2.385.000	-	Rp. 2.455.000	
14.	Supriyadi	Dukuh Seneng	Rp. 2.385.000	-	Rp. 2.455.000	
15.	Bangkit Suci Asmoro	Staf	Rp. 2.270.000	-	Rp. 2.340.000	
16.	Rohadi Priyanto	Staf	Rp. 2.270.000	-	Rp. 2.340.000	
17.	Fahrudin Kurniawan	Staf	Rp. 2.270.000	-	Rp. 2.340.000	

TUNJANGAN HARI BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
NO	NAMA	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN	PPH	JUMLAH TERIMA	
1.	Tunggono	Ketua	Rp. 700.000	-	Rp. 700.000	
2.	Achmad Jamil	Wakil Ketua	Rp. 600.000	-	Rp. 600.000	
3.	Tika Susanti	Sekretaris	Rp. 550.000	-	Rp. 550.000	
NO	NAMA	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN	PPH	JUMLAH TERIMA	
4.	Wasiyanto

	Kabid. Penyelenggara Pemerintahan
Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 500.000	-	Rp. 500.000	
5.	Wahyu Dwi Nugroho	Kabid. Pembangunan Kalurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp. 500.000	-	Rp. 500.000	
6.	Puji Lestari	Anggota	Rp. 450.000	-	Rp. 450.000	
7.	Wiyardi	Anggota	Rp. 450.000	-	Rp. 450.000	
8.	Suharyanto	Anggota	Rp. 450.000	-	Rp. 450.000	
9.	Sukadi	Anggota	Rp. 450.000	-	Rp. 450.000	

Siraman,   Maret 2025
                  LURAH,

 

                   DAMIYO